bandung barat Bandung Raya calo Disdukcapil DPRD pelayanan

Pelayanan Disdukcapil KBB Terungkap, DPRD Minta Tindakan Tegas Terhadap Praktik Calo

bila salsabila2 menit ago

0 2 minutes read

Isu mengenai pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin mencuat ke permukaan. Hal ini dipicu oleh viralnya video yang menunjukkan dugaan praktik calo yang merugikan masyarakat. Masyarakat mulai mempertanyakan kualitas layanan yang seharusnya cepat, mudah, dan transparan.

Pengalaman Buruk Warga

Baru-baru ini, seorang warga dari Kecamatan Rongga mengeluhkan pengalamannya saat mengurus akta kelahiran anaknya di Disdukcapil. Permohonan yang diajukan ditolak dengan alasan bahwa sistem sedang tidak beroperasi. Insiden ini pun terekam dalam video dan menyebar luas di media sosial, menarik perhatian banyak pihak.

Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul seorang pria yang diduga sebagai calo. Ia menawarkan bantuan untuk menyelesaikan dokumen yang sempat ditolak. Anehnya, berkas yang sebelumnya tidak bisa diproses oleh petugas, ternyata dapat diselesaikan oleh oknum tersebut dengan biaya imbalan sebesar Rp200 ribu. Namun, karena keterbatasan finansial, warga tersebut hanya bisa membayar Rp160 ribu agar dokumen tersebut selesai.

Respons DPRD KBB

Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, menyatakan kekecewaannya terhadap situasi ini. Ia menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak warga yang harus diberikan dengan cara yang mudah, cepat, dan transparan. Keberadaan calo, menurutnya, tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Praktik percaloan dalam pengurusan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, hingga dokumen lainnya harus dihapuskan sepenuhnya. Setiap aparatur negara wajib menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas tinggi,” tegas Sandi.

Tanggung Jawab Pimpinan

Sandi juga menyoroti perlunya tanggung jawab dari pimpinan instansi, terutama setelah adanya rotasi dan pelantikan pejabat baru di Disdukcapil. Ia menilai hal ini sebagai pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani dengan serius.

“Kepala Dinas dan Sekretaris yang baru dilantik harus segera mengambil langkah. Lakukan evaluasi menyeluruh, perketat pengawasan internal, dan bertindak tegas terhadap oknum yang terlibat atau membiarkan praktik ini berlangsung,” imbuhnya.

Pemberdayaan Masyarakat

Sandi juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dan berani melapor jika menemukan indikasi pelanggaran atau pungutan liar. Kesadaran akan hak-hak mereka dalam pelayanan publik adalah hal yang sangat penting untuk dikuatkan.

Rapat Kerja untuk Perbaikan

Sebagai langkah lanjutan, Komisi I DPRD KBB berencana untuk memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat kerja. Tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi serta mendorong perbaikan sistem pelayanan yang ada saat ini.

“Kami akan mendorong digitalisasi dan transparansi dalam pelayanan, sehingga interaksi langsung dapat diminimalisir. Dengan demikian, celah bagi praktik calo dan pungutan liar dapat ditutup,” jelasnya.

Pentingnya Pelayanan Publik yang Berkualitas

“Pelayanan publik merupakan wajah dari suatu negara. Jika praktik calo masih dibiarkan beroperasi, itu merupakan tanda bahwa sistem yang ada perlu diperbaiki segera. Pelayanan harus kembali pada prinsip melayani, bukan dilayani,” tutup Sandi dengan tegas.