Krisis energi global saat ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk lebih serius dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai alternatif bagi energi fosil. Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai sasaran yang tepat, tetapi juga untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Urgensi Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menekankan bahwa pengembangan kendaraan listrik dan pembangkit energi industri perlu segera dipikirkan dengan memanfaatkan EBT. “Teknologi panel surya seharusnya memiliki peran krusial dalam penyediaan energi untuk sektor industri dan pembangkit listrik. Selain itu, mobil listrik harus digerakkan oleh sumber energi yang bersih,” ungkap Nailul.
Kesadaran yang Datang Terlambat
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengungkapkan keprihatinannya terhadap kesadaran akan pentingnya EBT yang muncul di saat keadaan mendesak. Dalam situasi krisis akibat ketegangan antara Israel dan Iran, banyak pihak menyoroti perlunya transisi dari energi fosil ke EBT, namun kemajuan yang dicapai hingga saat ini terbilang minim dan terkesan stagnan.
Kerentanan Energi Indonesia
Konflik di Timur Tengah tidak hanya menyoroti kemajuan teknologi persenjataan, tetapi juga menunjukkan kerentanan ketahanan energi negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, yang mencapai 85 persen, membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global.
Diversifikasi Sumber Energi
Untuk mengatasi kerentanan tersebut, diperlukan diversifikasi sumber dan jenis energi. Sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan EBT, adalah langkah yang sangat penting. Ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk memastikan Indonesia memiliki basis energi yang lebih mandiri di masa depan.
Pentingnya Pembenahan Subsidi Energi
Eddy menambahkan, lonjakan harga minyak global dapat berdampak negatif pada beban subsidi energi, sehingga mempersempit ruang fiskal negara. “Kita harus segera melakukan pembenahan terhadap subsidi energi agar benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan,” jelasnya. Pembenahan ini menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda, sehingga desain kebijakan energi jangka panjang perlu segera dipersiapkan.
Subsidi Energi yang Adil
“Pembenahan subsidi energi adalah jalan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus meminimalisir potensi penyalahgunaan subsidi yang seharusnya tidak diterima oleh kelompok mampu,” ungkap Eddy. “Subsidi energi harus menjadi instrumen yang efektif dan dapat dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan demi menjamin keandalan energi nasional sesuai visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan energi,” tambahnya.
Tantangan dalam Distribusi Subsidi
Menurut Fahmi Radhi, pakar energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, perbaikan pada subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang lebih tepat sasaran dapat menghemat anggaran negara hingga 90-120 triliun rupiah per tahun. Langkah ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan kebijakan lain yang dampaknya terbatas, seperti Work From Home (WFH).
Masalah Distribusi yang Tidak Efisien
Fahmi menjelaskan bahwa masalah utama dalam subsidi energi adalah distribusi yang tidak tepat sasaran. Menurut perhitungannya, nilai subsidi yang salah sasaran saat ini bisa mencapai sekitar 120 triliun rupiah, meningkat dari estimasi sebelumnya sebesar 90 triliun rupiah. Jika subsidi diarahkan hanya kepada kelompok yang berhak, dana tersebut dapat dihemat dan dialihkan untuk memperkuat APBN.
Efisiensi dan Inflasi
Kebijakan efisiensi ini juga tidak akan berdampak signifikan pada inflasi, karena kenaikan harga hanya akan dirasakan oleh pemilik kendaraan pribadi yang mampu membeli BBM non-subsidi. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar penerima subsidi dibatasi hanya untuk sepeda motor serta kendaraan angkutan umum dan logistik. Sementara itu, kendaraan pribadi sebaiknya menggunakan BBM non-subsidi untuk memastikan distribusi subsidi yang lebih adil dan mudah diawasi.
Stabilitas Harga BBM dan LPG
Di sisi lain, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menyoroti bahwa masalah saat ini bukan hanya seputar ketepatan sasaran subsidi. Masyarakat juga memerlukan stabilitas harga BBM dan LPG. Jika pemerintah memaksakan pembatasan subsidi, risiko terulangnya antrian panjang LPG 3 kilogram (kg) yang terjadi pada tahun 2025 akan meningkat. Dalam masa transisi, ada potensi penimbunan yang besar, yang dapat memicu kemarahan publik dan inflasi berbahaya,” tegas Bhima.
Menatap Masa Depan Energi Indonesia
Dengan tantangan yang ada, sudah saatnya pemerintah Indonesia mengalihkan subsidi energi yang tidak tepat sasaran menuju pengembangan energi baru terbarukan. Langkah ini tidak hanya akan membantu mengurangi beban APBN, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional. Melalui kebijakan yang terencana dan tepat sasaran, Indonesia dapat menata masa depan energi yang lebih cerah dan berkelanjutan.
Pengalihan subsidi yang cermat bisa menjadi langkah awal menuju transisi energi yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan EBT, Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga berkontribusi pada upaya global dalam menangani perubahan iklim. Keberanian untuk melakukan reformasi dalam kebijakan subsidi energi adalah kunci untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.
➡️ Baca Juga: Performa Mengesankan Veda Pratama, Ini Saran Berharga dari Joan Mir
➡️ Baca Juga: Pemerintah Siapkan Denda Administratif bagi Pelanggar Alih Fungsi Lahan Sawah: Upaya Mengamankan Ketahanan Pangan Nasional
