Perbaikan bangsa menjadi isu krusial yang semakin mendesak dalam konteks politik Indonesia saat ini. Menurut Bambang Soesatyo, seorang anggota DPR RI dan Ketua MPR RI ke-15, langkah awal untuk meningkatkan kualitas bangsa harus dimulai dengan reformasi partai politik. Tanpa adanya pembenahan pada struktur dan fungsi partai politik, upaya untuk menghadirkan perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan negara akan menjadi tantangan yang sulit teratasi.
Peran Strategis Partai Politik dalam Demokrasi
Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, partai politik memiliki posisi yang sangat vital. Partai politik berfungsi sebagai satu-satunya saluran untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Dengan demikian, mereka menjadi aktor utama yang menentukan arah kepemimpinan nasional setiap lima tahun, yang pada gilirannya berpengaruh langsung terhadap pembangunan bangsa.
Bamsoet menekankan bahwa pemikiran dari tokoh hukum, Prof. Jimly Asshiddiqie, sangat memengaruhi pandangannya mengenai pentingnya partai politik dalam perbaikan bangsa. Dalam sebuah acara yang merayakan ulang tahun Prof. Jimly, ia menyatakan, “Jika kita ingin melakukan perbaikan menyeluruh terhadap bangsa ini, maka reformasi harus dimulai dari partai politik. Partai politik merupakan tulang punggung demokrasi, menjadi hulu dari seluruh proses politik yang menentukan masa depan negara.”
Reformasi Partai Politik sebagai Kebutuhan Mendesak
Bamsoet, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menjelaskan bahwa partai politik memiliki kewenangan yang signifikan dalam proses seleksi pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui mekanisme pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, partai politik terlibat langsung dalam menentukan siapa yang akan menduduki posisi strategis di pemerintahan.
Proses fit and proper test yang dilakukan oleh partai politik terhadap posisi-posisi penting negara, seperti Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, menunjukkan betapa besar dampak partai politik dalam menentukan kualitas institusi negara. “Dengan kekuasaan sebesar itu, partai politik memegang kendali atas kualitas institusi negara. Oleh karena itu, reformasi partai politik menjadi kebutuhan yang mendesak agar proses seleksi pejabat publik berbasis pada meritokrasi dan integritas,” imbuhnya.
Masalah Bangsa yang Tak Terpisahkan dari Kualitas Partai Politik
Dalam pandangannya, berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tidak dapat dipisahkan dari kualitas partai politik. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2025 yang masih berada di skor 37 menjadi indikasi adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
Bamsoet menegaskan, “Selama hulu demokrasi kita belum sehat, maka hilirnya juga akan mengalami masalah. Kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai jika proses politik masih diwarnai dengan praktik-praktik yang tidak ideal.”
Langkah Konkrit untuk Mewujudkan Perbaikan
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini mengusulkan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi partai politik. Di antaranya adalah:
- Memperkuat sistem kaderisasi dalam partai politik.
- Meningkatkan transparansi dalam pendanaan politik.
- Mendorong pendidikan politik yang lebih substantif kepada masyarakat.
- Menjaga partisipasi politik masyarakat agar lebih rasional.
- Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam politik.
Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024 mencapai sekitar 82 persen. Namun, kualitas dari partisipasi ini masih perlu ditingkatkan agar lebih berbasis pada program-program yang jelas dan terukur.
Mewujudkan Partai Politik yang Modern dan Akuntabel
Bamsoet menegaskan pentingnya mendorong partai politik untuk menjadi institusi yang modern, transparan, dan akuntabel. Ia percaya bahwa dengan langkah-langkah tersebut, partai politik dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin berkualitas dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, yang pada akhirnya akan membawa perbaikan bagi bangsa. “Ke depan, kita harus memastikan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” pungkas Bamsoet.
➡️ Baca Juga: Trio Atlet Jalan Cepat Indonesia Bersiap Menghadapi Pertandingan di Ishikawa, Jepang
➡️ Baca Juga: Guardiola Tegaskan Kekalahan di Final Carabao Cup Tidak Akan Ganggu Mental Arsenal
